Berita  

UU Terbaru Memberi Peluang ASN Menduduki Posisi Direktur di Mabes Polri dan TNI serta Jabatan Wakapolri

Di UU ASN yang Baru Disahkan, ASN Bisa Jadi Wakapolri

UU ASN yang Baru Disahkan, ASN Bisa Jadi Wakapolri

Veripay.id – Jakarta, 9 Oktober 2023 – Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang kontroversial.

UU ASN yang telah disahkan membuka peluang yang lebih luas bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menduduki posisi tinggi di Mabes Polri dan TNI, bahkan memungkinkan mereka untuk menjabat sebagai Wakapolri.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan perkembangan ini dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 6 Oktober 2023. Ia menyampaikan, “Misalnya direktur digital di Mabes Polri atau jangan-jangan ke depan ada Wakapolri yang membidangi pelayanan masyarakat.”

Langkah ini diambil berdasarkan konsep resiprokal ASN antara TNI dan Polri yang diterapkan dalam UU ASN yang baru. Dengan konsep resiprokal ini, ASN memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan di kedua institusi tersebut.

Menurut Anas, selama ini, teman-teman dari TNI sudah memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan di lingkungan ASN, tetapi sebaliknya, ASN tidak memiliki peluang serupa di TNI-Polri. “Soal konsep resiprokal dengan TNI-Polri, selama ini teman-teman TNI bisa menduduki jabatan di ASN, tetapi ASN tidak bisa menduduki jabatan di TNI-Polri,” ujarnya.

Penerapan konsep resiprokal ini memungkinkan ASN untuk mengisi berbagai jabatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing institusi TNI dan Polri. Anas menambahkan, “Sangat mungkin, ini telah dibuka. Ini sesuai keperluan institusi yang dimaksud. Bisa TNI, bisa Polri.”

Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Rapat tersebut menghasilkan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), yang kemudian menjadi undang-undang.

Kontroversi muncul seiring dengan penyesuaian kebijakan ini. Beberapa pihak menyambut positif langkah ini, menganggapnya sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara ASN, TNI, dan Polri. Mereka berpendapat bahwa adanya integrasi dan pertukaran personel akan memperkaya pengalaman serta pengetahuan yang dapat diterapkan dalam layanan publik.

Namun, ada juga kritik dan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kebijakan ini. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa politisasi jabatan di Mabes Polri dan TNI bisa mengganggu independensi dan efektivitas lembaga tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa membuka celah bagi praktik nepotisme dan korupsi.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini diharapkan dapat menghindari praktik-praktik yang tidak etis dan merusak integritas ASN, TNI, dan Polri. Pemantauan ketat serta evaluasi berkala akan menjadi bagian dari langkah-langkah kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU ASN berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, efek dari UU ASN yang baru disahkan ini akan terlihat seiring berjalannya waktu. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama guna memastikan bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi UU ASN akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Penulis: Iwayan Jade Me'eEditor: Bagas Suhendro

Tinggalkan Balasan