Veripay.id, SURABAYA – Badan Hukum dan Pengamanan Pertai (BHPP) DPD Partai Demokrat Jatim membekali kader soal Penanganan Perselisihan hukum dalam pelaksanaan Pileg 2024.
Penanganan itu dipaparkan lewat Bimtek yang diselenggarakan DPD Demokrat Jatim dan diikuti BHPP kabupaten/kota se-Jatim.
Bimtek dipandu langsung Ketua BHPP DPP Partai Demokrat, Mehbob.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen menilai peran BHPP ini sangat vital dalam penyelesaian sengketa saat Pileg.
Persoalan ini muncul saat calon anggota legislatif merasa dicurangi. Dengan begitu, calon tersebut menilai perlu membawa temuannya di ranah hukum. Termasuk pasca Pemilu bisa membantu memberi bantuan hukum secara gratis.
“Momentum Pemilu 14 Februari, DPD terus mengumpulkan semua badan, tidak hanya BHPP. Harapannya solid kita menuju Pemilu 2024, Pileg sukses Pilpres sukses, Prabowo Presiden kita,” ujar Reno, Senin, 16 Oktober 2023.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu membeberkan, BHPP terintegrasi semuanya masuk di badan saksi daerah. Termasuk DPC.
Reno mengungkapkan Ketua Demokrat Jatim berharap, agar ke depan setelah Pemilu, DPC bisa menjadi kantor konsultasi hukum gratis. Sehingga BHPP bisa membantu masyarakat dengan memberi bantuan hukum secara gratis.
“Insya Allah tiap DPC punya anggota dewan kabupaten, juga ada anggota dewan Provinsi dan kita optimis DPR RI-nya juga penuh, yang komunikasinya bisa simultan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala BHPP DPP Partai Demorat Dr H Mehbob mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini difokuskan untuk mengetahui kebutuhan dalam beracara dalam menyelesaikan sengketa pemilu ini di MK.
